Selama bertahun-tahun, pemukiman tenaga kerja kontrak asal Jawa telah berdiri di berbagai tempat di Pantai Timur Sumatra. Di Simeloengoen kita menemukan kampong Jawa seperti itu di sekitar Pematang Siantar, lebih jauh lagi ke daerah dekat Pantoa, di daerah Djorlang Hataran dan di Bandar.
Permukiman terbesar ini adalah Bandar Djawa, tidak jauh dari Perdagangan dan terletak di daerah irigasi Bandar Meratoer.
Para pemukim semua memiliki halaman di kampung itu, yang pertama dari luas 50 meter dengan 60 meter, dan sepetak sawah sekitar 3/4 Ha. Untuk pembangunan tempat tinggal, awalnya sangat sederhana, Mereka memperoleh izin untuk menebang kayu di hutan, sementara hasil dari tanah mereka hanya untuk kebutuhan mereka.
Biasanya pemukim pertama adalah orang-orang yang memiliki tabungan kecil. Atau yang mampu mendapatkan yang diperlukan di tahun-tahun sulit pertama dengan menawarkan tenaga untuk bekerja untuk orang lain.
Mereka dapat memperoleh hak penggunaan sebidang tanah di sekitar perusahaan tempat mereka bekerja, dan disaat kontrak kerja belum berakhir, para wanita yang mengerjakan tanah. Sehingga saat kontrak kerja habisi, para pria itu segera mendapatkan penghasilan dari ladangnya dan bersama istrinya mampu memenangkan kehidupan.
Pemukiman pertama menetap di Bandar Djawa pada tahun 1915. Setiap tahun jumlahnya meningkat. Kerabat, kenalan dan “saudara” tidak hanya dari lingkungan sekitar, tetapi dari dekat dan jauh, bahkan dari Tamiang, datang untuk bergabung dengan orang-orang yang sudah mapan ini. Secara bertahap sekitar 800 jiwa orang Jawa ada di pemukiman ini.
Akibat dari kelesuan ekonomi dunia, mengakibatkan banyak kuli kontrak yang diberhentikan. Ini yang mengakibatkan jumlah pemukim meningkat pesat pada tahun 1920 dan tahun-tahun berikutnya.
Salah satu pemukim pertama, yang memiliki pengaruh tertentu pada yang lain, dianggap sebagai kepala. Dan oleh karenanya diakui oleh pemerintahan setempat.
Tempat ibadah dan sekolah didirikan dan bahkan gamelan dan wajang dibeli.
Sekolah di sana hadir seperti sekolah rakyat umumnya. Bangunan itu didirikan dengan gabungan dana penduduk dan bantuan kecil dari penguasa setempat. Guru dibayar dari pemerintah dan biaya sekolah dipungut kecil.
Ketika para pemukim baru pergi ke sana, mereka merasa tertarik pada suasana tempat tinggal di sana. Dan karena alasan kekerabatan atau keakraban lainnya. Kepala kampung dihormati oleh semua orang dan tentu saja memiliki otoritas.
Dalam penciptaan perkampungan baru, perlu menciptakan ikatan pada kampung tertentu dan meningkatkan saling perhatian. Sejumlah orang dikumpulkan dari berbagai pemukiman yang belum menjadi kampung. Para pemangku kepentingan merasa bahwa mereka harus membentuk komunitas yang diakui. Di Bandar Djawa hubungan itu hadir melalui cara alami di mana koloni telah terbentuk.
Pembangunan Kampung oleh Pemerintah
Area pertama yang memenuhi syarat untuk pemukiman adalah dataran sekitar 900 Ha, daerah antara perkebunan Kerasaan dan Pematang Bandar. Dan air dapat diperoleh dari Bah Pamoedian.
Kampung ditata dalam jarak yang tidak jauh dari sungai tersebut. Luas setiap kampung adalah 25 Ha. Setelah menyisihkan tanah untuk penggembalaan ternak dan lahan yang cukup untuk beberapa orang Batak yang tinggal di sana, sebidang tanah seluas 650 hingga 700 Ha tetap tersisa. Tersedia untuk pembangunan sawah.
Setiap kampung (akan ada 6 kampung) akan menampung 100 hingga 120 keluarga. Sebuah keluarga menerima tanah seluas 40 sampai 50 meter. Diatur pada kampung terdapat aloen-aloen, tempat untuk ibadat, sekolah dan sejenisnya.
Jalan menuju ke kampung dibuat. Pipa irigasi digali dengan tenaga kerja yang dibayar. Para pemukim baru akan dapat segera menikmati fasilitas yang ada. Dan mereka berjanji untuk memelihara semua fasilitas yang dibangun.
Mereka pada awalnya menerima peralatan. Uang pinjaman disediakan tanpa bunga dan harus dilunasi dengan mencicil bulanan, atau dalam pembayaran yang lebih besar, atau seluruhnya setelah panen padi pertama.
Uang muka senilai ƒ60 untuk membeli bahan untuk pembangunan rumah, sementara tunjangan diberikan sekitar ƒ 10 per bulan per keluarga. Mereka dapat membangun rumah mereka sepenuhnya sesuai dengan rencana mereka sendiri.
Seorang administrator bertanggung jawab, yang bertempat tinggal di Pematang Bandar dan melakukan kontak setiap hari dengan pemukim. Mantri juga bertanggung jawab atas propaganda untuk bantuan ini.
Pada akhir September 1921, kampung pertama, Poerwadadi berdiri. Dihuni oleh oleh 117 pria, 97 wanita dan 71 anak-anak. Di kampung kedua sudah 72 diatur untuk 72 kepala keluarga yang pemukimnya adalah 72 pria, 71 wanita dan 58 anak akan datang untuk tinggal.
Pada 15 November 1921 kampung kedua sudah ditempati secara keseluruhan dan pekerjaan di permukiman ketiga sudah dimulai. Jumlah ini sekarang bertambah dengan aktivitas populasi itu sendiri. Saudara, teman dan kenalan “saudara” terus bergabung dengan pemukim yang mapan untuk mendapatkan tempat di sepanjang jalan.
Perkembangan perusahaan-perusahaan di Simeloengoen (1921) masih kurang besar. Meskipun di Deli dan Serdang hampir semua perusahaan, para pekerja sukses, namun di Simeloengoen belum dapat menyamai hasil seperti itu.
Dana pembukaan pemukiman yang diberikan oleh Gubernur Westenenk adalah awal dari tujuan untuk menyelesaikan masalah pemukiman penting untuk seluruh pantai timur Sumatera. Bagi perkebunan langkah-langkah ini adalah berfokus pada kepentingan agar pekerja lebih dekat dari perusahaan mereka sendiri.
Tetapi penduduk itu sendiri mulai menyadari bahwa cara ini adalah bagi mereka yang ingin bekerja. Bagi mereka yang ingin berada di luar jangkauan perusahaan, mereka ingin menetap di tanah baru.
Sumber bacaan : Simeloengoen oleh J. Tideman (1922).
