Penolakkan Masyarakat Karo Atas Penamaan Tahura (1988)

oleh
Ilustrasi : Bunga Bangkai Tumbuh di Hutan Sibolangit (Foto oleh Ayat S Karo-karo)

 

Pada tanggal 9 Juli 1988, Majalah Tempo mengangkat artikel tentang penolakkan masyarakat Karo atas penamaan Taman Hutan Raya dengan nama “Taman Hutan Raya Sisingamangaraja XII.”

Berikut artikel lengkapnya :

 

Apalah Nama Itu

Majalah Tempo (9 Juli 1988)

Mereka datang bersembilan. Empat mahasiswa FISIP Universitas Sumatera Utara dan lima orang Generasi Muda Karo di Jakarta. Selama 45 menit mereka diterima anggota pimpinan F-KP Novian Kaman yang didampingi empat rekannya, Sabtu pekan lalu, di DPR Senayan, Jakarta.

Kesembilan orang itu menyampaikan aspirasi masyarakat Karo. Intinya : mereka keberatan atas pemakaian nama Sisingamangaraja XII untuk Taman Hutan Raya (Tahura) di Sibolangit, meski tetap menghargai Sisingamangaraja XII sebagai pahlawan nasional.

Protes ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, pada 18 Juni lalu, 100 orang generasi muda Karo unjuk rasa ke DPRD Sum-Ut. Kepada lembaga wakil rakyat itu mereka juga menuntut agar Tahura Sibolangit tak diberi nama Sisingamangaraja

Kisahnya memang bermula dari pembangunan kembali taman peninggalan Belanda itu. Tak kurang dari Rp. 550 juta dana APBN ditambah Rp. 350 juta dari dana iuran hasil hutan (IHH) daerah Sum-Ut ditumpahkan ke taman yang ditumbuhi banyak pohonan berusia di atas 50 tahun itu sejak Januari lalu.

Kawasan seluas 51.600 hektar meliputi empat kabupaten di Sum-Ut itu — Deli Serdang, Langkat, Karo, dan Simalungun — nantinya akan berfungsi sebagai taman nasional dan daerah wisata kendatipun yang terluas berlokasi di Tanah Karo. Supaya lebih memikat dibangunlah dua gapura yang berlokasi di Tongkoh, Kabupaten Karo, 55 km dari Medan. Satu lagi di Bandar Baru, Deli Serdang, 45 km dari Medan.

Yang menjadi pemicu protes tak lain karena tulisan “Taman Hutan Raya Sisingamangaraja XII” yang tertera di gapura Bandar Baru itu. Sejak itulah protes mengalir. Dari Februari sampai April beberapa ormas dan DPRD di Kabupaten Karo menolak pemakaian nama Sisingamangaraja XII itu. Bahkan pada 6 Juni lalu gapura di Bandar Baru itu dibakar hingga separuh hiasannya rusak. Siapa pelakunya tidak jelas.

DPD AMPI Sum-Ut bahkan mengirim surat kepada Wapres Sudharmono. Protes AMPI ini dengan gamblang menyebut pahlawan nasional itu secara historis tak pernah berjuang di Tanah Karo. Basis perjuangan Sisingamangaraja memang hanya di Tanah Toba, Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi. Itulah sebabnya mengapa masyarakat Karo menyarankan agar ditabalkan saja nama-nama yang bersifat nasional. Misalnya Tahura Super Semar atau Tahura Pancasila.

“Itu kami usulkan untuk menghindari dampak psikologis negatif yang meresahkan masyarakat,” ujar Sem Antonius Sembiring, ketua delegasi pengunjuk rasa ke DPRD itu, pada TEMPO. Adalah Pemda Sum-Ut yang mengusulkan nama Sisingamanaraja XII bersama dua nama lainnya, Adam Malik dan Amir Hamzah, kepada Departemen Kehutanan untuk dipilih Presiden RI.

Setelah dikirim kepada Pesiden, kabarnya nama Sisingamangaraja XII pun turun sebagai alternatif tunggal, walaupun belum di-keppres-kan. Menurut Direktur Taman Nasional dan Hutan Wisata, Ir. Soedjadi Hartono, keppres itu turun biasanya menjelang peresmian proyek itu yang direncanakan September nanti. Lalu mengapa nama Sisingamangaraja telah tercantum?

“Itu urusan daerah, SK-nya belum turun,” kata Soedjadi. Hal itu dibenarkan Kepala Kanwil Kehutanan Sum-Ut, Soemarsono. “Nama Sisingamangaraja itu cuma nama proyeknya,” katanya.

Menanggapi keberatan itu F-KP berjanji akan menyampaikannya kepada Menteri Kehutanan dan DPRD I serta DPRD II yang bersangkutan, selain akan mengirimkan beberapa anggotanya untuk melihat langsung ke lokasi.

“Ini masalah yang sensitif. Kami telah berpesan agar mereka, dalam masalah ini, tidak berpikir secara emosional, tetapi senantiasa tetap berpegang pada keutuhan dan persatuan bangsa,” ujar Novian Kaman.

 

(Bersihar Lubis – Medan)